Pendidikan Itu Mahal

Pendidikan itu harus didoktrin mahal. Kenapa? Pendidikan tidak hanya menyangkut sekolah (siswa) tapi banyak hal. Diantaranya penyelenggara pendidikan, guru dan tenaga kependidikan. Dan berbagai hal lainnya yang memang menjadi tanggung jawab peserta didik. 

Bayangkan saja jika semua sekolah siswanya tak dibebankan sepeserpun apa jadinya sekolah itu? Sekolah itu ibarat hidup (berjalan) namun tidak berkembang karena tidak bertenaga - ketiadaan dana. 

Pendidikan tidak selamanya berbicara ilmu (mengajar dan mendidik,dan hal inti lainnya) yang harus diberikan kepada peserta didik tapi juga harus berbicara tentang reward untuk semua pemilik ilmu pengetahuan yang juga berasal dari proses tempaan pendidikan itu sendiri. Mereka yang bekerja (guru honorer/GTT) antara kinerja dan upah kerap tidak sebanding.

Baca Juga : Cerita Belajar : Lupa Baca Dan Tulis Akibat Pandemi Covid-19 Yang Berkepanjangan

Sejak dahulu, saya percaya jika guru bekerja dalam keluhan hasilnya tak mungkin maksimal. Bagaimana mungkin melaksanakan semua instrumen (perangkat pembelajaran): mengajar terus tanpa tanpa upah yang wajar. Padahal ini yang sangat diperlukan untuk mendukung kinerja pendidik dan tenaga kependidik ditengah tuntutan akan kualitas pendidikan. 

Minimmya reward pada ilmu pengetahuan yang dimiliki guru dan menganggap guru honorer mereka hanya pencaker (pencari kerja) itu tidak elok. Guru dan pekerja seni itu sama. Bedanya guru pelakon metodologis pekerja seni itu pemain sandiwara (artis peran). 

Sudah saatnya pemerintah jangan tanggung-tanggung dengan urusan pendidikan. Pendidikan itu investasi masa depan bangsa. Instrumen pendidikan sudah ada dan banyak, tinggal bagaimana mencari pelaku untuk melaksanakan instrumen pendidikan itu dengan maksimal. 

Baca Juga : Cerita Pembelajaran Jarak Jauh Model Luring Di SMP Negeri Satap Laimeta, Tetap Semangat Ditengah Kesulitan!

Perlu ada kebijakan dan political will yang pro-pendidikan. Dalam konteks ini guru-guru honor perlu diperhatikan kesejahteraan. Tidak harus selalu "harus" diangkat jadi PNS tapi perhatikan kebutuhan hari-hari mereka.

Pendidikan tidak lepas dari masalah budaya, ekonomi dan politik. Semuanya perlu ada sebuah telaah yang konstitusional, arif dan adil. 

Guru perlu ditempatkan sesuai disiplin ilmu, kepala sekolah perlu memiliki kompetensi, perbanyak pelatihan, dan memberi tugas belajar kepada guru-guru untuk menempuh program pasca sarjana dan lain-lain. 

Baca Juga : Jangan Larang Guru Berpolitik

Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi saya itu sesuatu kebijakan strategis nasional dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan bangsa Indonesia. Sama hal juga dengan lelang terbuka calon kepala sekolah dengan berbagai persyaratan dan prosedur perlu dilaksanakan secara profesional sehingga mampu melahirkan pemimpin ditingkat sekolah yang kompeten, kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa wirausaha. Sehingga dengan komposisi itu baik pendidik, tenaga kependidikan maupun kepala sekolah mampu mengelola sekolah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Walau demikian pendidikan tidak boleh pakai istilah gratis tapi mesti memakai istilah pendidikan murah atau pendidikan yang meringankan. Biaya pendidikan tidak boleh membebankan masyarakat.*