Gula-gula Agama

Istilah “gula-gula agama” sebuah diksi yang dipilih untuk menggambarkan fenomena baru dalam perpolitikan tanah air. Istilah ini pertama kali secara gamblang diulas oleh seorang wartawan investigatif senior berkebangsaan AS bernama Alan Nairn dalam sebuah reportasenya yang dipublikasi dari portal online Tirto.id. Ulasan ini berkaitan kasus Al Maidah 51 dan Ahok  yang hanya menjadi “trigger” untuk “mendongkel” Pak Joko Widodo dari tahtanya sebagai presiden. 

Sebenarnya istilah “gula-gula” sudah dikenal sekitar tahun 2014 untuk menggambarkan keberhasilan para ekonom dan pelaku ekonomi yang berhasil menjaga kestabilan ekonomi kita pasca resesi ekonomi dunia tahun 2008 - 2009.

Baca Juga : Harta, Tahta Dan Wanita

Stasiun BBC dan majalah Forbes mengungkapkan keberhasilan para pelaku ekonomi dan ekonom Indonesia banyak diulas di luar negeri. Ketertarikan pada para ekonom kita,  digambarkan seperti “MINT”, permen atau gula-gula. 

Kenapa disebut gula-gula? Karena pemerintah kita berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dikisaran 5 - 6 persen tiap tahunnya. Ini menggambarkan fundamental ekonomi kita stabil. Tentu, ini tidak terlepas dari analisis para pakar ekonomi kita.

Gula-gula Agama di Tahun Politik

Tahun 2018 - 2019 adalah tahun politik. Ada dua pagelaran agenda besar politik kita yaitu Pilkada langsung dan Pemilu langsung. Jadi berbagai strategi, taktik dan intrik politik akan dimainkan demi menjadi “penguasa bangsa”. Jika tujuannya hanya menjadi penguasa, maka, politik pragmatisme akan menjadi cara untuk mencapai tujuan itu. Termasuk menjadikan agama sebagai komoditas politik. Pada tahap ini saya namakan “gula-gula agama”.

Baca Juga : Menjadi Sombong Itu Penting, Guys

Keberhasilan kelompok yang memenangkan Pilgub DKI akan diulang kembali pada Pemilu 2019. Dan tentu isu agama akan digoreng kesana kemari.

Wakil Sekjen PKB, Maman Imanulhaq memprediksi, Jokowi akan diserang tiga isu artifisial ketika nanti maju kembali dalam pilpres 2019. Tiga isu tersebut di antaranya isu anti Islam, isu anggaran, dan dana haji. Isu-isu ini dianggap mempan untuk menggerus elektabilitas Joko Widodo bahkan untuk menjegal langkah Pak Jokowi menjadi  presiden dua periode.

Dalam konteks ini bukan soal kalah menang. Tapi kita membutuhkan suguhan pertarungan politik yang elegan, edukatif, tetap menampilkan kesalehan apabila politisi tersebut membawa ideologi agama. Jangan bawa simbol-simbol agama, tapi tabiatnya kayak preman. Atau kita berharap mereka yang bertarung tetap beretika dan berintegritas.

Baca Juga : Wacana Presiden Tiga Periode Apa Itu Benar?

Masyarakat kita yang notabene masyarakat kultural yang taat pada orang tua (sesepuh) dan pemuka agama tentu sangat sensitif dengan masalah agama. Jika agama dipakai sebagai gula-gula politik tidak mungkin masyarakat kita akan kembali terpolarisasi seperti Pilgub DKI: seolah-olah ada kelompok moderat - nasionalis dan konservatif - fanatik. 

Akhir kata sebuah pertanyaan pun muncul. Apakah inikah cara untuk mendapatkan kekuasaan dengan memakai semua cara termasuk menjadikan agama sebagai komoditas politik? 

Ditulis 30 Juli 2017