Pofesional dengan Angka Dibonus dengan Rupiah Sesuatu yang Adil Bukan?

Regulasi pemerintah kian ketat untuk profesi guru. Lokusnya guru harus profesional pada bidangnya masing-masing.  Misalnya Anda guru matematika, Anda harus jago di matematika bukan di mata pelajaran lain. Karena pendidikan bukan soal bisnis atau politik yang penuh dengan spekulan, cair dan mengalir. Pendidikan itu soal linearitas dan tanggung jawab intelektual. Dan dipastikan tahun 2020 guru akan kembali ke “habitat-nya” masing-masing. 

Soal kualitas pendidikan di Indonesia perlahan mulai disinggung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulayani. Ternyata Indonesia masih kalah jauh dengan Vietnam. Padahal anggarannya sama 20 persen dari APBN tapi hasil pendidikan berbeda. Untuk dana pendidikan saja dalam RAPBN 2018, pendidikan mendapatkan porsi sebesar 416 T. 

Baca Juga : Pertarungan Guru Hari Ini

Sri Mulyani menambahkan perbedaan tersebut terlihat dari daftar peringkat yang diberikan oleh World Economic Forum, yakni Indonesia di peringkat ke 53 sedangkan Vietnam berada di peringkat ke 8 terbaik dunia (Kompas, 22/11).

Masalah lain seperti diberitakan kompas, formulasi  penerimaan tunjangan profesi dinilai terlalu gampang dan terbatas dalam pengawasan. Perekrutan guru dinilai sarat politis.  Jadi kedepan pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja, pola perekrutan guru dan mutu guru.

Untuk menjadi guru CPNS syaratnya melalui Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.  Tanpa itu guru akan sulit mendapatkan kesempatan menjadi PNS. 

Baca Juga : Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Pada Siswa SMK Negeri 3 Pahunga Lodu

Lalu bagaimana dengan guru PNS yang masih menunggu daftar antri  PLPG? 

Terhitung tahun 2018 program PLPG kemungkinan akan ditutup atau ditiadakan. Regulasi terbaru adalah PPG dalam Jabatan. Syaratnya guru harus memilih mata pelajaran PPGJ yang linear dengan pendidikan sarjananya  Jika tidak akan ditolak atau ditolak secara permanen oleh sistem. 

PPG dalam Jabatan adalah syarat bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi,  maksudnya tunjangan satu kali gaji. Lumayan kan?

Tapi ini bukan janji angin surga, tapi prosesnya membutuhkan pembuktian kapasitas sebagai seorang guru. PPGJ jika sesuai aturan memerlukan 36 SKS.  Sekitar 2 semester.  

Baca Juga : SMK, Kreativitas, Entrepreneurship Dan Perlu Money Oriented!

Pertanyaan apakah harus demikian?  Yang jelas pemerintah akan membuat regulasi yang tidak merugikan guru, siswa dan sekolah. Kasak kusuknya mungkin dilaksanakan selama 4 - 6 bulan dengan pola  IN ON.

Nah untuk masuk ke program itu guru harus melalui proses pre test PPGJ, pendidikan teori dan praktek dan terakhir UTN dengan standar nilai 80. Jika sudah mencapai angka tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya. Ini saya bilang sebagai pembuktian kapasitas, tanggung jawab moral dan tanggung jawab intelektual bagi guru zaman now. 

Baca Juga : Tujuh Tips Sukses Satu Kali Lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru

Lantas orang bertanya apakah profesionalitas guru hanya di ukur dari angka -angka saja? 

Saya jawab tidak ada ukuran lain yang lebih real selain angka-angka matematis dalam konteks hari ini. Karena saya meyakini setiap orang yang belajar : membaca dan praktik akan memberi dampak bagi dirinya dalam hal kualitas pembelajaran. Karena apa guru-guru itu sudah mendalami materi pedagogik dan profesional. Massak tidak berdampak sih?

Baca Juga : Tuntutan Pendidikan Kekinian Dan Upah Layak Bagi Guru

Pada akhirnya,  kita akan ditentukan oleh sistem yang dibangun oleh pemerintah dalam angka-angka. Angka prestasi dan angka uang, jadi adilkan? 

Ini bukan soal Jokowi tapi ini soal tuntutan zaman atau paradigma. Mari kita terus belajar sampai putih rambut dan kepala botak. Karena belajar sebagian dari iman.

Unclebonn 23 November 2017